ETIKA POLITIK DALAM MEMBENTUK KREDIBILITAS MASYARAKAT

Oleh: Muhamad Farhan Maulana

Perkenalkan nama saya Muhamad Farhan Maulana, sebelumnya saya ingin berterimakasih kepada panitia PBAK UIN Walisongo 2017 yang memberi penugasan ini, karena menurut saya tema yang diberikan yaitu “Urgensi Etika Politik Indonesia” adalah hal yang harus menjadi perhatian kita semua, khususnya para pemuda calon pakar, ahli Politik di seluruh pelosok NKRI. Karna saat ini politik tanpa etika merupakan momok yang lumrah terjadi akibat keserakahan politisi dan membludaknya politik praktis dari figur publik di negeri ini.  Maka dari itu dengan membeberkan berberapa fakta, survei dari lembaga dan pendalaman politik pribadi yang dikemas melalui sebuah sistem pengkajian ilmiah, saya angkat tulisan ini dengan judul essay “ETIKA POLITIK DALAM MEMBENTUK KREDIBILITAS MASYARAKAT” .

Di era pasca reformasi ini, kita melihat kenyataan bahwa banyak tokoh masyarakat, selebritis atau sekedar figur publik yang ‘mendadak politis’, sebagian besar dari mereka tidak dibarengi dengan latar belakang politik malah masuk ke dalam lingkaran yang mestinya diisi oleh para ahlinya, sehingga mereka lupa, pura-pura lupa atau sama sekali tidak paham etika pemikiran dan sikap dalam berpolitik yang harusnya berlandaskan pancasila, yaitu kritis, mendasar, rasional, sistematis dan kompehensi.^[1] Seperti halnya abrasi, kenyataan tersebut terbukti semakin membuat terkikisnya pantai kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik di negara kita tercinta.

Etika Politik merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam keberlangsungan politik di Indonesia. Etika tersebut menjadi salah satu aspek yang harus ditegakkan sebagai mana mestinya. Dengan demikian, politik memiliki batasan yang akan mengontrol kekuasaannya agar tidak merugikan masyarakat serta mencapai tujuan awal yaitu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita harus menyadari bahwa politik tanpa etika bukanlah politik yang di lahirkan untuk tujuan mulia. Politik yang seharusnya ialah dilakukan dengan pemikiran yang rasional, berpedoman nilai-nilai pancasila dan mengedapankan kepentingan rakyat Indonesia. Politik yang beretika akan mengantarkan politik negara pada satu titik dimana tidak ada penyalah gunaan kekuasaan serta menguntungkan suatu golongan. Namun nyatanya saat ini etika dalam berpolitik sedang berada di titik terendahnya. 

Akibat keserakahan dan ambisi pribadi maupun golongan tertentu, politisi Indonesia sedang kehilangan daya kritis cerdas dan etika yang benar, panggung politik Indonesia saat ini sedang menghadapi sebuah persoalan politik yang sebetulnya sungguh menggelitik, saya ambil contoh ketika seorang politisi DPR RI, Fahri Hamzah berkomentar mengenai kawannya sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto yang berberapa hari lalu terciduk KPK misalnya, secara terang-terangan seorang wakil Ketua DPR RI tersebut mengkritik lembaga anti korupsi dan menyalahkan mereka atas banyaknya kasus korupsi di negeri akibat tidak efektifnya lembaga tersebut.^[2] Saya tidak habis pikir. Bagaimana kalau kita analogikan dengan sebuah rumah sakit dipenuhi oleh pasien yang berobat, apakah kita salahkan rumah sakitnya? Tidak, karna disitu rumah sakit sebagai tempat untuk berobat, dan semua orang menggunakan tempat sebagaimana fungsinya, lalu dengan kenyataan KPK yang berhasil menangkap sebagian besar tersangka baru, bagaimana bisa dikatakan KPK tidak efektif? Inilah sebagian kecil penyakit politik yang mendera sanubari bangsa saat ini.

Sementara itu, di lokasi lain kita lihat saja sebuah fakta yang aneh (untuk tidak dikatakan gila) bagaimana seorang tersangka korupsi masih dengan senyumnya memimpin lembaga yang kelasnya terhormat.^[3] Apakah masyarakat bisa mempercayai politikus yang tidak memakai etika dalam melaksanakan amanah politiknya? Apakah kita harus percaya dengan politikus yang urat malunya bahkan sudah tidak terdeteksi lagi? Dari fakta tersebut terlihat sebuah paradoks yang nyata dalam dunia perpolitikan kita dimana mereka yang tidak baik, justru banyak bergentayangan. Posisinya pun sangat tragis, sebagai penentu nasib bangsa kedepan.

Masalahnya kemudian dengan segala bentuk carut-marut berpolitikan di negara kita ini, rakyat kemudian apatis dengan politik. Tingkat kepercayaan rakyat sebegitu rendahnya terhadap politisi dan politik seakan menjadi “barang haram” yang najis ketika di sentuh. Bahkan berberapa waktu lalu sebuah survei dilakukan oleh Tempo mendapati 51,3% dari 1200 masyarakat di 34 provinsi di Indonesia sama sekali tidak percaya pada partai politik, sebagian besar dari mereka bahkan sudah jarang mengikuti perkembangan politik di Indonesia.^[4] Padahal apatisme rakyat terhadap politik bisa menjadi bumerang karena hampir semua kebijakan dan kepentingan rakyat diambil melalui jalur politik.

Maka dari itu Indonesia harus segera menelaah sistem yang menjadi pondasi politiknya. Apakah pondasinya telah kokoh dibangun dengan komitmen bersama mewujudkan Indonesia sejahtera atau menggunakan material yang mudah rapuh dimakan keserakahan manusia. Etika dapat menjadi bahan yang kuat untuk terciptanya pondasi politik yang kuat, salah satunya dengan tempatkan manusia yang benar dan ahli dibidang politik itu sendiri, bukan sekedar politik praktis yang hanya memakai nama besarnya dibidang diluar politik malah ditempatkan posisi strategis dalam strata politik. Karena hal tersebut dapat menimbulkan paradigma orang berada cepat kaya, orang hebat malah tersingkir, sementara hidupnya hanya menimbulkan citra pribadi, bukan citra pembangunan politik yang selalu digaung-gaungkan dengan indahnya lewat panggung pada masa kampanye dulu.

Kemudian kita mengenal prinsip “The right man on the right place” oleh pakar politik Peter G. Northouse.^[5] Juga dalam Islam, dari hadis Bukhari nomor 6015, yang sahih dikatakan bahwa “Jika sesuatu dipasrahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”.^[6] Begitupun dalam konteks politik.

Oleh karenanya, Etika dalam politik harus dibangun dan ditegakkan secara baik dan benar melalui politisi yang memang memiliki latar belakang politik. Politik yang memiliki kepercayaan dari masyarakat tidak akan mudah untuk di serang ketahanannya. Baik ketahanan dalam maupun luar, sehingga mampu membuat kredibilitas masyarakat meningkat yang otomatis membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera.

            

    Mulai dari kasus E-KTP, keributan internal, lalu upaya pelemahan terhadap sebuah lembaga anti korupsi, dari berberapa contoh tersebut mungkin essay ini hanya mewakili sebagian kecil pendapat pribadi terhadap situasi politik di negara kita saat ini, masyarakat banyak menanggung kerugian akibat keserakahan para politisi yang tak beretika, dari mereka yang melecehkan aspirasi rakyat dengan bangganya duduk di bangku kehormatan, mereka dengan egoisnya berdiri kokoh diatas penderitaan rakyat. Kini rakyat sedang meringis menanti sebuah revolusi hebat oleh para calon ahli politik yang saat ini sedang membaca, mendengar atau mungkin yang sedang menulis sebuah essay sederhana ini.

DAFTAR PUSTAKA

·         [1] Prof. DR. Kaelan, M.S.. 2014. Pendidikan Pancasila. Paradigma. Yogyakarta;

·         [2] Hamzah, Fahri. “Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?.” Cuitan dari Twitter @Fahrihamzah. 20 Juni 2017. <https://twitter.com/Fahrihamzah/status/877132894728105985;

·         [3] Suryowati, Estu. “Jadi Tersangka KPK, Novanto Tak Mundur sebagai Ketua DPR”. Kompas.com. 18 Agustus 2017 < http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/13425221/jadi-tersangka-kpk-novanto-tak-mundur-sebagai-ketua-dpr;

·         [4] Faiz, Ahmad. “Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat”. Tempo.co. 23 Maret 2017. <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat;

·         [5] G. Northouse, Peter. 1997. Leadership: Theory and Practice. Michigan;

·         [6] Tandjung, Ihsan. “Jika Bukan Ahlinya Yang Mengurus, Tunggulah Kehancuran..!”. Eramuslim.com. 16 April 2015. <https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.html

*)Daftar Pustaka yang bersumber dari internet disusun sesuai dengan gaya penulisan APA (American Psychological Association)